THE INSTITUTIONAL ARGUMENT FOR PRIVATIZATION

Analisis Kornai yang meyakinkan pada pembagian ekonomi dan kritiknya pada kegagalan reformasi parsial di Hungaria has deeply informed sociological work dalam transisi ekonomi (Buawoy dst). Menurut analisis ini, government sebagai owner enterprise mempunyai objek lain disamping profitability (Kornai 1992): mensupply kelangkaan input untuk enterprise yang lain (sesuatu yang dibuat khususnya penting melalui karakteristik kekurangabn materiala perencanaan ekonomi), memelihara full employment, mendanai pensions, medical insurance, dan provision of housing dan pelayanan sosial. Preferensi pada perencanaan nonfinansial ini menimbulkan konflik dengan kepentingan pemerintah pada strong financial performance of firms, dan kepentingan finansial yang dilemahkan lebih lanjut oleh kemampuan fleksibilitas pemerintah untuk mendistribusi kembali  fund dari keuntungan enterprises untuk mensubsidi yang unprofitable.  Tambahan untuk mendistribusi kembali diantara enterprises, pemerintah mempunyai jalan lain sumber keuangannya melalui pengurangan kenaikan upah, menaikkan harga barang konsumer, menambah supply uang, dan pinjaman. Disamping analisis soft budget constraint, firms menghadapi asumsi yang juga penting: Budget constraint atas pemerintah juga lemah, dan itu kepentingan finansial dalam efisiensi enterprises yang dilemahkan oleh kepentingan nonfinansial keseluruhan

Kepentingan nonfinansial pemerintah dalam firm, dan ketergantungan firm pada pemerintah untuk memberi jaminan dan subsidi, menciptakan ketergantungan satu sama lain antara pemerintah dan enterprise (situasi monopoli bilateral atau kekhususan asset yang ekstrim). Terdapat kenaikan suboptimal ‘regime of bargaining’ yang mana budget constraint dilemahkan dan insentif firm untuk penimbunan dan kelebihan investasi menguat. Ketergantungan pemerintah pada firm untuk output fisik dan provisi employment dan kendala kesejahteraan sosial merupakan kemampuan disiplin firm dengan ancaman penutupan.  Manajer enterprise sadar dengan hambatan ini dan mengikutsertakan dalam penyembunyian terus-menerus sumberdaya dalam tawar-menawar konstan mereka dengan government official melebihi sumberdaya dan lebih menguntungkan dalam bentuk finansial. Pemerintah dihadapkan pada ketidakharapan jumlah yang besar firm untuk monitor oleh karena kesulitan dengan problem informasi yang berat. Bahkan jika kepentingan finansial firm dalam profitability sangat kuat, pemerintah dibatasi oleh pertimbangan nonfinansial dan problem informasi yang tidak dapat melakukan disiplin finansial melebihi firm

Dibawah kondisi institusional ini, yang diasumsikan perbedaan relatif dibawah aturan Partai Komunis (Brus 1989; Kornai 1992) pergerakan menuju mekanisme pasar akan counterproduktif kecuali jika ownership/kepemilikan diperoleh dari state. Tarik-menarik public ownership dengan birokrasi redistribusi tertutup yang hanya menentukan perubahan untuk private ownership kompatibel dengan efektivitas kerja pada mekanisme pasar (Kornai 1990b). Segera berdasarkan Hungary setelah kegagalan rejim Komunis, Kornai menyarankan bahwa hanya melalui pemotongan ikatan ownership antara pemerintah dan firm suboptimal regime of bargaining dapat dieliminasi dan budget constrain diperkeras: “Hal yang sia-sia untuk mengharap bahwa unit state akan berjalan jika kepemilikan secara privat dan akan secara spontan bertindak jika agen berorientasi pasar. Waktu dibiarkan pergi sia-sia unatk harapan kesatu dan untuk semua… State ownership secara permanen kembali menciptakan birokrasi (Kornai 1990b)